pariwisata kabupaten jember

Pengangkatan Camat Tabrak Aturan Terancam di PTUN kan

  Dibaca : 145 kali
Pengangkatan Camat Tabrak Aturan Terancam di PTUN kan
BAHAS: Situasi hearing di DPRD Jember, Joko Santoso berbaju putih

Terkait pengangkatan camat, tanggal (3/1/2017) yang tidak sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan atau dianggap bermasalah oleh LSM Mina Bahari, Rabu (1/3/2017) sekitar pukul 10.00 Wib, DPRD Jember memanggil Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) Jember.

Situasi hearing di DPRD Jember, Joko Santoso berbaju putih

BAHAS: Situasi hearing di DPRD Jember, Joko Santoso berbaju putih

Dalam klarifikasinya, Ayub Junaidi, Wakil Ketua DPRD Jember, menyampaikan, pengangkatan camat menurut surat yang dikirimkan oleh Sholeh panggilan akrab Ketua LSM Mina Bahari ini, ditengarai melanggar Undang-Undang No.23 tahun 2014. Pasalnya sebagaimana mayoritas camat yang dilantik oleh Bupati jember tersebut tidak memenuhi standar.

“Sebagaimana yang dilaporkan oleh LSM Mina Bahari, camat harus bersertifikasi dan berijazah ilmu pemerintahan dan kepamong prajaan,” jelas Ayub. Sementara sampai hari ini, yang memiliki kecakapan dan layak memiliki kompetensi lulusan IPDN hanya 3 camat. Sedangkan selebihnya tidak memiliki ijazah yang linier.

Sementara Joko Santoso Kepala BKD Jember yang sekaligus mewakili Baperjakat menyampaikan, kalau apa yang dilakukan Bupati Jember sebagaimana peraturan yang ada. “Camat yang sudah ada, sebanyak 31 tersebut tidak semuanya pengangkatan, tapi juga pengukuhan,” ungkapkan.

Diceritakan Joko, camat yang pengangkatan dalam jabatan ada 8 orang. Selebihnya adalah pengukuhan dan diantara 8 camat tersebut, Camat Ajung, Arjasa, Bangsalsari, Jenggawah, Mayang, Patrang, Sukorambi Umbulsari dan Pakusari. “Dalam bahasa kepegawaian itu, 8 camat yang dimaksudkan pengangkatan,” tambahnya.

Joko mengatakan, bahwa dinamika terjadi di Kabupaten Jember tetapi persoalan nasional. “Hal seperti ini, bukan hanya terjadi di Jember. Namun di Kabupaten lain juga sama terjadi. Ada yang bukan lulusan IPDN dan peraturan 2017 solusinya ya di diklatkan,” ujarnya.

M Sholeh aktivis Mina Bahari Jember mengancam akan mem-PTUN-kan pengangkatan camat di Kabupaten Jember. “Kalau persoalan ini tidak ada titik temu akan kami PTUN-kan. Karena ini sudah jelas menabrak aturan,” katanya.

Upaya pemanggilan Baperjakat dan LSM Mina Bahari yang bermaksud untuk diklarifikasi malah diwarnai adu argumentasi. “Acauannya SE 81 Tahun 2015, tidak boleh mengangkat tetapi pemutakhiran data, antara pengangkatan dan pengukuhan itu substansinya sama,” tegas Sholeh. (yud)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional