pariwisata kabupaten jember

Jelang Pilkada, Dispenduk Jember Gelar Perekaman Adminduk di Lapas

  Dibaca : 117 kali
Jelang Pilkada, Dispenduk Jember Gelar Perekaman Adminduk di Lapas


MemoX Jember
– Menjelang pelaksanaan pilkada Jatim dan melengkapi data adminduk, Dispenduk Capil Jember menggelar perekaman adminduk di Lapas Kelas 2 Jember, Sabtu (23/6/2018). “Kegiatan yang kita lakukan ini sebagai tindaklanjut surat dari
Dirjendukcapil Kemendagri Jakarta pusat Nomor 270/10.405/dukcapil tanggal 21 Juni 2018,” ungkap Kadispenduk Jember, Sri Wahyuniati. Dalam surat Dirjen tersebut disebutkan bahwa Dispendukcapil kota atau kabupaten wajib untuk melakukan perekaman KTP el bagi warga binaan Lapas yang ada di daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan perekaman KTP el ini dalam rangka memenuhi hak – hak kewarganegaraan untuk mendukung Pemilukada. Pada tahun 2018 ini akan ada Pilgub yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018 sehingga diharapkan dokumen – dokumen adminduk yang memang belum dimiliki oleh warga binaan di Klas 2 A Jember menjadi persyaratan agar mendapatkan hak – hak sebagai pemilih ini bisa dilaksanakan menjadi terpenuhi adanya. Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam kegiatan perekaman yang dilakukan pada warga binaan yang ada di Lapas Kabupaten Jember ini sebanyak 850 narapidana.

“Dari 850 narapidana ini pihaknya akan mencoba 310 terlebih dahulu dan mungkin bisa melebihi dari itu jika memang dari teman – teman dari warga binaan ini ada yang dokumen adminduknya ada yang belum memiliki ataupun hilang dan lain – lain,” terangnya.

Namun tidak hanya perekaman KtP el bagi warga binaan saja yang dilakukan di Lapas Klas 2 A Jember ini, tetapi Dispenduk juga menerima permohonan adminduk untuk keluarga yang sedang membesuk yang saat ini berada dilingkungan Lapas ini. Bagi mereka yang sudah melakukan perekaman KTP el bisa langsung mendapatkan Surat Keterangan (Suket) untuk pengganti KTP el sementara. Karena menurut Yuni, untuk mendapatkan bukti fisik KTP el itu harus menunggu status Print Ready Record (PRR) atau status siap cetak.

“Sedangkan yang menentukan status PRR itu dari kependudukan pusat jakarta,” tuturnya.

Dia berharap semoga tidak ada kendala dengan jaringan bisa online dan cepat menjadi status PRR. Sehingga hari senin 25 Juni 2018 bisa dilakukan percetakan dan langsung diserahkan kepada pihak Lapas untuk secepatnya dibagikan. Dia mengakui memang ada sedikit kesulitan atau kendala saat melakukan proses pembuatan Adminduk milik warga binaan ini. Karena mereka ada yang tidak memiliki data sama sekali.

“Lalu kami harus bertanya satu persatu pada warga binaan tersebut dan kemudian dicek didalam data konsolidasi untuk bisa diketemukan untuk dilihat rekam jejaknya untuk ditindaklanjuti agar bisa mendapatkan adminduknya,” pungkas Yuni. (ren/min)

Karena Yuni berpikir untuk warga binaan yang berada didalam Lapas ini otomatis hak – hak kebebasan tidak ada sehingga dokumen – dokumen pun tidak ada yang memiliki.

Entah hilang ataupun gimana? Makanya kami harus tanya satu persatu dengan berkomunikasi dengan pihak Kalapas ataupun pegawai yang bekerja didalam Lapas tersebut, “pungkasnya.

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional